MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakekat dan sifat desa yang tentu berbeda dengan otonomi daerah, otonomi daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan kemandirian desa berangkat dari asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan) serta asas subsidiaritas (lokalisasipenggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan kewenanganberskala lokal desa).

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa harus berangkat dari kewenangan desa denganmengacu pada perencanaan pembangunan Kab/Kota. Perencanaan desa bukan sekedar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Prinsip – prinsip perencanaan desa sebagai berikut :
      a. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan
      b. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis
      c. Keberlanjutan
      d. Penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa
      e. Partisipatif dan demokratis
      f. Pemberdayaan dan kaderisasi
      g. Berbasis kekuatan
      h. Keswadayaan
      i. Keterbukaan dan pertanggungjawaban
UU nomor 6 tahun 2014 pada pasal 69 ayat (4) menegaskan bahwa peraturan desa tentang RPJMDes dan RKPDes sebagai produk (output) perencanaan menjadi satu – satunya dokumen perencanaan di desa. Pihak lain diluar pemerintahan desa yang hendak menawarkan kerjasama ataupun memberikan bantuan program pembangunan harus mempedomani kedua produk perencanaan desa tersebut.
DASAR HUKUM:
      1.   UU No.25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
      2.   UU No. 6 Th 2014 Tentang Desa
      3.   PP No. 43 Th 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 2014 Tentang Desa, juncto PP No. 47 Th 2015 Tentang
            Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 2014 Tentang Desa
      4.   PP No. 60 Th 2014 Tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,juncto PP No. 22 Th
            2015 Tentang Perubahan PP No. 60 Th 2014
      5.   Permendagri No. 111 Th 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
      6.   Permendagri No. 113 Th 2014 Tentang PengelolaanKeuangan Desa.
      7.   Permendagri No. 114 Th 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
      8.   Permendesa – PDT – Trans No. 1 Th 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
            Lokal Berskala Desa.
      9.   Permendesa No. 2 Th 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
      10. Permendesa No. 3 Th 2015 Tentang Pendampingan Desa.
      11. Permendesa No. 4 Th 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa :
      1. Penyusunan rancangan RPJMDesa, DURKP DAN RKPDesa.
      2. Memperkuat Pedoman hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber – sumber kekayaan desa.
      3. Mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak – hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan